Jalan Aralle Utara–Salutambun Kembali Rusak, Berkham Seno: Jangan Jadikan Infrastruktur Proyek Seremonial

Kondisi jalan poros Aralle Utara-Salutambun yang rusak parah. Foto :duk.pena

Mamasa,penasulbar.com – Kondisi ruas Jalan Aralle Utara–Salutambun, Kabupaten Mamasa, kembali mengalami kerusakan di sejumlah titik. Jalan yang dikerjakan pada 2022–2023 itu kini dipenuhi lubang, sementara permukaan aspal mulai mengelupas sehingga membahayakan keselamatan pengguna jalan.

Menanggapi kondisi tersebut, Berkham Seno, seorang pemuda asal Salutambun, menyampaikan kekecewaannya. Menurutnya, proyek pembangunan jalan tersebut belum mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

“Baru beberapa tahun dikerjakan, tetapi kondisinya sudah kembali rusak. Ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai kualitas pekerjaan dan efektivitas pengawasan selama pelaksanaan proyek. Masyarakat berhak memperoleh infrastruktur yang berkualitas, bukan pekerjaan yang cepat rusak,” tegas Berkham.

Ia menilai pemerintah daerah tidak cukup hanya mengalokasikan anggaran pembangunan, tetapi juga harus memastikan setiap proyek dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis serta diawasi secara ketat agar hasilnya berkualitas dan tidak merugikan masyarakat.

Menurut Berkham, Jalan Aralle Utara–Salutambun merupakan akses vital yang menunjang aktivitas ekonomi, pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga distribusi hasil pertanian masyarakat. Kerusakan yang terus berulang dinilai menghambat mobilitas warga sekaligus meningkatkan biaya transportasi.

“Kami tidak membutuhkan proyek yang hanya selesai di atas kertas atau sekadar memenuhi target penyerapan anggaran. Yang kami butuhkan adalah jalan yang benar-benar berkualitas dan dapat digunakan dalam jangka panjang. Jangan jadikan pembangunan infrastruktur sebagai proyek seremonial yang akhirnya membebani masyarakat,” ujarnya.

Berkham juga mendesak Pemerintah Kabupaten Mamasa bersama instansi terkait untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pekerjaan sebelumnya, termasuk mengaudit mutu konstruksi dan pelaksanaan proyek.

“Masyarakat tidak sedang meminta sesuatu yang berlebihan. Kami hanya menuntut hak atas pembangunan yang berkualitas, transparan, dan bertanggung jawab. Pemerintah harus hadir dengan solusi nyata, bukan sekadar janji setiap kali jalan kembali rusak,” pungkasnya. (Nsp)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *