Mamuju,penasulbar.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Barat menggelar Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) bidang Politik. Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Berkah, Kamis (12/2/2026).
Anggota Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Barat, M. Khalil Qibran, hadir sebagai narasumber utama. FGD ini diikuti oleh perwakilan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), unsur akademisi, perwakilan partai politik, tokoh masyarakat, serta sejumlah undangan lainnya.
Dalam pemaparannya, Khalil menegaskan pentingnya penguatan demokrasi di daerah melalui peningkatan partisipasi politik masyarakat, tata kelola pemerintahan yang transparan, serta penguatan peran legislatif dan eksekutif dalam membangun sistem politik yang sehat dan berkeadilan.
“Indeks Demokrasi Indonesia menjadi instrumen penting untuk mengukur kualitas demokrasi di daerah. Karena itu, diperlukan sinergi seluruh pemangku kepentingan guna mendorong perbaikan pada setiap indikator,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa pengembangan IDI harus didukung kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik, peningkatan literasi politik, serta penguatan peran masyarakat sipil dalam proses pengambilan keputusan.
“Kami sebagai lembaga legislatif yang memiliki fungsi pengawasan, penganggaran, dan pembentukan peraturan daerah mendukung penuh program ini. Pak Gubernur berharap agar Indeks Demokrasi Indonesia di Sulawesi Barat terus meningkat. Namun, indikator tersebut juga harus diperkuat melalui sosialisasi yang intensif kepada masyarakat,” tambahnya.
Menurutnya, pendidikan politik juga terus dilakukan oleh para pelaku politik, termasuk DPRD melalui kegiatan hearing, dialog, maupun reses.
“Melalui FGD ini, perlu lahir solusi konkret dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, khususnya dalam penguatan sumber daya manusia dan peran aktif masing-masing OPD. Tidak hanya Kesbangpol, tetapi juga Dinas Kominfopers, Bapperida, dan Biro Hukum harus memaksimalkan capaian indikator tahun 2024,” tutupnya.
Sementara itu, pihak Badan Kesbangpol Sulbar menyampaikan bahwa FGD ini bertujuan menjaring masukan, saran, dan rekomendasi strategis dari berbagai unsur guna memperkuat perencanaan program peningkatan kualitas demokrasi di Provinsi Sulawesi Barat.
Kegiatan ini sejalan dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter serta mewujudkan pemerintahan yang bersih, melayani, efektif, efisien, dan transparan. (Hms)
