Mamuju,penasulbar.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mempresentasikan proposal pendanaan program Forest and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 dalam forum verifikasi dan asistensi bersama Tim Verifikasi Nasional. Forum ini menjadi momentum penting bagi Sulbar untuk memperkuat komitmen penurunan emisi sekaligus mendorong pemberdayaan masyarakat desa hutan melalui skema Perhutanan Sosial. Hal ini telah menjadi perhatian serius Gubernur Sulbar Suhardi Duka sejak ia masih di Komisi IV DPR RI.
Kegiatanverifikasi dihadiri Wakil Ketua Tim Verifikasi, Novia Widyaningtyas, bersama Tim Pakar Verifikasi dan Asistensi yakni Ir. Helmi Basalamah dan Dr. Ir. Apik Karyana serta anggota tim verifikasi lainnya.
Sementaradari pihak pengusul, Pemprov Sulbar diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sulawesi Barat, Tenaga Ahli Gubernur Bidang Kerja Sama Antar Lembaga, Hajrul Malik, serta tim teknis kehutanan dan konsultan lembaga perantara SCF.
Dalampemaparannya, Sekda Sulbar menegaskan bahwa Sulawesi Barat memiliki tutupan hutan yang luas, namun menghadapi tantangan serius berupa tekanan deforestasi, lahan kritis, dan risiko bencana ekologis di wilayah hulu. Karena itu, dukungan FOLU Net Sink 2030 dipandang strategis untuk mempercepat aksi perlindungan hutan yang berdampak langsung pada penguatan ekonomi masyarakat sekitar kawasan hutan.
“Program FOLU Net Sink 2030 kami posisikan bukan hanya sebagai agenda lingkungan, tetapi juga instrumen pembangunan ekonomi inklusif. Menjaga hutan harus sejalan dengan upaya memberdayakan masyarakat desa hutan,” ujar Junda Maulana.
Timverifikasi memberikan sejumlah masukan strategis, di antaranya perlunya penajaman fokus kegiatan, penguatan aksi nyata di lapangan, serta penyelarasan program dengan target penurunan emisi dan peningkatan cadangan karbon sesuai kerangka FOLU Net Sink 2030. Masukan tersebut menjadi bahan penting bagi Pemprov Sulbar untuk menyempurnakan proposal agar lebih tajam, terukur, dan berdampak.
Tenaga Ahli Gubernur Sulbar, Hajrul Malik, menyampaikan bahwa Pemprov Sulbar akan segera menindaklanjuti hasil verifikasi dengan melakukan penyesuaian desain program, khususnya dengan memperkuat Perhutanan Sosial sebagai lokomotif perlindungan hutan sekaligus pengungkit kesejahteraan masyarakat.
“Kami berkomitmen menghadirkan model pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang tidak hanya menurunkan emisi, tetapi juga menghadirkan manfaat ekonomi langsung bagi warga desa hutan. Ini sejalan dengan arah pembangunan hijau dan ekonomi inklusif Sulawesi Barat,” tegas Hajrul Malik.
Kedepan, Pemprov Sulbar akan memfokuskan program pada lokasi-lokasi prioritas yang dinilai paling siap dan berdampak, memperkuat peran Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebagai ujung tombak pengelolaan hutan lestari, serta memastikan sinergi dengan agenda pembangunan daerah. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat kontribusi Sulawesi Barat dalam pencapaian target nasional FOLU Net Sink 2030. (Rls)
[12/2, 14.28] null: Rilis 12
DKPPKB Sulbar dan BNN Perkuat Sinergi Rehabilitasi NAPZA, Dorong Layanan Terintegrasi bagi Masyarakat
Pemprov Sulbar Tingkatkan Program Rehabilitasi Narkotika, BNN dan DKPPKB Bahas Penguatan Layanan
Sinergi BNN–DKPPKB Sulbar Diperkuat, Rehabilitasi Penyalahguna NAPZA Jadi Prioritas Kesehatan Daerah
Mamuju – Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Barat bersama Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Sulbar memperkuat sinergi dalam program rehabilitasi penyalahguna narkotika di wilayah Sulawesi Barat. Penguatan koordinasi tersebut dibahas dalam pertemuan di Kantor DKPPKB Sulbar, Kamis, 12 Februari 2026.
Pertemuan ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kolaborasi lintas sektor untuk penanganan penyalahgunaan NAPZA, mulai dari pencegahan, deteksi dini, hingga rehabilitasi medis dan sosial bagi masyarakat terdampak.
Upaya tersebut juga sejalan dengan visi dan misi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dalam membangun sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berkarakter. Pencegahan serta rehabilitasi penyalahgunaan narkotika dinilai sebagai bagian penting dalam menciptakan masyarakat yang sehat secara fisik dan mental.
Dalam pertemuan itu, dibahas berbagai regulasi terkait NAPZA dan kesehatan jiwa, termasuk mekanisme pelayanan rehabilitasi yang terintegrasi dengan fasilitas layanan kesehatan.
Diskusi juga menyoroti peran pemerintah daerah dalam mendukung implementasi kebijakan nasional terkait pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkotika melalui pendekatan kesehatan masyarakat.
Kepala DKPPKB Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menyampaikan bahwa koordinasi dengan BNN Sulbar merupakan langkah penting dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor.
“Kami menyambut baik koordinasi bersama BNN Sulbar sebagai upaya memperkuat sinergi, terutama dalam memastikan layanan rehabilitasi berjalan sesuai regulasi serta dapat diakses secara optimal oleh masyarakat. Ke depan, kami berharap adanya penguatan kerja sama melalui perjanjian kerja sama (PKS) agar pelaksanaan program dapat lebih terarah dan berkelanjutan,” ujarnya.
Melalui koordinasi ini, diharapkan terbangun kolaborasi yang semakin kuat antara DKPPKB Sulbar dan BNN Sulbar dalam upaya pencegahan, penanganan, serta rehabilitasi penyalahgunaan narkotika secara komprehensif dan berkelanjutan. Program rehabilitasi berbasis layanan kesehatan yang terstandar diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mendukung pembangunan kesehatan di Sulawesi Barat. (Rls)
