Kadis PMD Sulbar, Dr. Yakub F Solon. Foto: Duk. Pena.
MAMUJU,PS – Presiden Prabowo mengeluarkan Inpres Nomor 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Terdapat delapan pihak yang diberi instruksi oleh Prabowo melalui Inpres efisiensi 2025 itu, yakni para Menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, para gubernur, dan para bupati/wali kota.
Melalui kebijakan tersebut semua dana transfer daerah se Indonesia dipangkas. Untuk Sulbar sendiri dana transfer barupa DAU terpotong sebesar Rp130,2M.
Kebijakan penghermatan anggaran yang dilakukan Presiden Prabowo mendapat respon positif dari sejumlah pimpinan OPD Sulbar, salah satunya disampaikan Kadis PMD Provinsi Sulbar. DR. Yakub F Solon.
Ia mengatakan, mendukung sepenuhnya kebijakan yang dikeluarkan Presiden Prabowo untuk mengefisienkan penggunaan anggaran.
“Kemarin bapak Gubernur yang baru pak Suhardi Duka sudah mengumpulkan semua pimpinan OPD untuk memastikan setiap OPD bisa menyesuaikan program berdasarkan Inpres 1 tahun 2025,” ungkap Yakub Solon saat ditemui di Mamuju, Rabu (26/2/2025).
Dikatakan efisiensi anggaran dilakukan agar uang negara baik itu APBN maupun APBD bisa lebih efektif penggunaanya.
“Kita apresiasi sikap tegas bapak Presiden dalam melakukan efesiensi anggaran karena selama ini banyak anggaran yang membiayai program tidak prioritas sehingga anggaran tersebut tidak efektif atau bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Lanjut dikatakan, untuk Dinas PMD, pihaknya sudah menyesuaikan program demi efisiensi anggaran berdasarkan Inpres.
“Kita sudah melakukan penyesuaian program sesuai Inpres. Kita berharap semua program di PMD bisa tepat sasaran,” kata Yakub.
Ia juga berharap kepada seluruh jajaran pemerintah desa seluruh Sulbar agar bersama-sama mendukung efisiensi anggaran yang dilakukan presiden dengan program yang bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Kita juga himbau kepada semua Pemdes agar fokus menganggarkan kegiatan di desa yang berkaitan langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kita efisienkan semua anggaran yang masuk melalui dana desa agar lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya. (ADV)
