Suasana aksi yang dilakukan aliansi poros rakyat Mamasa. Foto:duk.pena.
Mamasa,penasulbar.co.id – Aliansi Poros Rakyat Mamasa (PRM) menyatakan mosi tidak percaya kepada lembaga DPRD Kabupaten Mamasa.
Pernyataan itu disampaikan kordinator aksi Poros Rakyat mamasa, Yunus Bonggapaillin saat ditemui ditengah jalannya aksi di Kantor Bupati Mamasa, Senin (4/9/2023).
Yunus Bonggapaillin mengungkapkan, sejak aksi pertama sampai aksi ke delapan hari ini, DPRD Kabupaten Mamasa tidak merespon dengan baik apa yang menjadi tuntutan rakyat.
Dikatakan, DPRD Kabupaten Mamasa harusnya berdiri dibarisan depan menyuarakan aspirasi rakyat. Namun kenyataannya DPRD Kabupaten Mamasa hari ini hanya diam melihat rakyatnya dalam penderitaan.
“Kami nyatakan mosi tidak percaya kepada DPRD Kabupaten Mamasa. Mereka mempunyai hak istimewa untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat namun mereka hanya diam,” ungkap Yunus dengan nada kecewa.
Dia menyampaikan, sejumlah tuntutan diantaranya, persoalan gaji sertifikasi guru yang belum dibayarkan, pengalihan gaji sertifikasi yang dilakukan pemerintah daerah, Honor pegawai kontrak, tunggakan BPJS kesehatan dan pekerjaan proyek PEN.
“Sampai hari ini, kami belum melihat keseriusan DPRD Kabupaten Mamasa dalam memperjuangkan hak masyarakat. Tuntutan kami berkaitan dengan hak-hak masyarakat yang seharusnya diperjuangkan DPRD. Soal gaji sertifikasi, gaji kontrak, iuran BPJS kesehatan dan proyek PEN semua berkaitan dengan kehidupan Rakyat,” tutur Yunus.
(Ns-01)
