Mamuju,penasulbar.co.id – Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Barat Melaksanakan Rapat Kerja Komisi Menindaklanjuti pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2022, bersama 11 OPD Mitra kerja yang dilaksanakan diruang rapat Komisi, Selasa 18 april 2023.
Pada sesi rapat terakhir yang dipimpin Ketua Komisi II H. Sudirman turut hadir Wakil Ketua Komisi II Firman argo, Sekertaris Komisi Muhammad Jayadi, Anggota Komisi II Rayu serta dari mitra kerja komisi diantaranya BPKPD Provinsi Sulawesi Barat, Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan serta Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Barat.
Ketua Komisi II H. Sudirman mengungkapkan, realisasi penerimaan pendapatan daerah khususnya pajak kendaraan harus ditingkatkan.
“Realisasi pendapatan daerah sudah diatas 100% tetapi ketika ini dimaksimalkan bisa mencapai 150 %. Termasuk yang kita soroti disini adalah tunggakan dari pajak kendaraan yang berplat merah atau mobil dinas. Kalau kita liat secara makro, pendapatan yang tertunggak kurang lebih sebesar 40 milyar dan itu bukan nilai yang kecil.” terang Sudirman.
Lanjut dikatakan, salah satu upaya yang kita lakukan ialah meminta OPD untuk menarik setiap kendaran dinas yang pajaknya menunggak.
“Kami berkomitmen bila ada dinas yang menjadi mitra komisi II yang tertunggak pajak kendaraannya maka kami minta kendaraan tersebut ditarik. Kita akan awali di komisi II dan akan kami sampaikan juga ke teman – teman DPRD yang berada dikomisi yang lain supaya pola ini kita jalankan, agar para pejabat atau kepala dinas yang memakai kendaraan dinas bisa mengerti dan tidak melakukan penunggakan, “ungkapnya.
Terkait realisasi dan serapan anggaran pada mitra komisi II, H. Sudirman menyampaikan, secara umum, semua OPD mitra Komisi II telah melakukan tanggungjawab sesuai tugas dan fungsinya masing – masing. Meski demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa masih ada kelemahan – kelemahan termasuk kebijakan yang dijalankan tidak sesuai yang diharapkan baik secara teknis dan lain lain.
“Pada umumnya OPD mitra sudah menjalankan tugas dengan baik. Kita liat dari sisi serapan, mayoritas sudah mencapai target kecuali Dinas Perikanan dan Kelautan hanya mencapai 53 % dan ini kami sudah berikan catatan khusus agar pola yang terbangun di dinas tersebut dirombak atau diperbaiki kalua perlu diganti, “imbuhnya.(ADV)
