Mamuju, Penasulbar.co.id – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Barat (Sulbar), Abdul Rahim percaya, Penjabat (Pj) Gubernur, Akmal Malik, mampu meletakkan kebijakan yang fundamental.
Hal tersebut disampaikan Rahim, menanggapi wacana perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulbar oleh Akmal Malik.
Rahim mengaku, dirinya sepakat dan mendukung langkah Pj Gubernur melakukan perampingan OPD.
“Kita dukung demi efektivitas dan efektifitas serta produktifitas,” kata Rahim, saat dikonfirmasi wartawan, Minggu, 19 Juni 2022.
Dengan postur APBD Sulbar yang minim struktur atau kelembagaan birokrasi, kata dia, Sulbar perlu penataan ulang sehingga alokasi anggaran untuk rutinitas di OPD yang selama ini menyedot cukup APBD dapat lebih fokus pada belanja publik.
“Karena OPD terlalu gemuk, mengakibatkan fleksibilitas anggaran dalam merespon dan mengeksekusi kebutuhan prioritas rakyat menjadi sangat rendah,” katanya.
Sehingga, kata Rahim, prinsip miskin struktur tapi kaya fungsi sebagai konsepsi dasar reformasi birokrasi, dapat diimplementasikan dengan sungguh-sungguh.
“Sudah saatnya kita kesampingkan pertimbangan rasa dan balas budi dalam proses penyiapan jabatan untuk orang dekat tanpa kompetensi yang cukup, dalam penyusunan dan pembentukan lembaga birokrasi,” kata Rahim.
Hal tersebut, kata dia, justru akan berdampak langsung pada kualitas layanan dan pencapaian target pembangunan daerah.
“Saya percaya penjabat gubernur mampu meletakkan kebijakan yang fundamental dalam konteks the right man, the right job and the right place. Sebagai Dirjen Otda, diharapkan bisa memberikan legacy yang kelak menjadi role of mode bagi tata kelola pemerintahan yang baik,” katanya.
(23/**)
