Bupati – Wakil Bupati Mamasa, Welem Sambolangi – H Sudirman. Foto :Duk.pena.
Mamasa,penasulbar.com – Bupati dan Wakil Bupati Mamasa, Welem Sambolangi – H. Sudirman, kini genap 100 hari memimpin Kabupaten Mamasa. Terhitung sejak pelantikan mereka pada 20 Februari 2025 hingga Sabtu, 30 Mei 2025.
Selama periode tersebut, muncul beragam tanggapan dari masyarakat. Ada yang mempertanyakan kinerja duet pemimpin baru ini, namun tidak sedikit pula yang memberikan apresiasi atas langkah-langkah cepat dan kerja keras yang telah ditunjukkan.
Penilaian terhadap 100 hari kerja kepala daerah merupakan tradisi politik tidak tertulis di Indonesia, namun memiliki peran penting sebagai evaluasi awal atas kinerja pejabat publik yang dipilih langsung oleh rakyat.
Pengamat pembangunan Kabupaten Mamasa, Ir. Rocky Paotonan, P.Eng., turut memberikan pandangan terkait capaian 100 hari kepemimpinan Welem-Sudirman (WS-Hadir).
Menurut Rocky, 100 hari pertama adalah tolok ukur awal untuk melihat seberapa besar keseriusan dan kemampuan seorang kepala daerah dalam merealisasikan visi dan misi yang pernah dijanjikan selama masa kampanye.
Putra asli Mamasa yang merupakan alumni program profesi insinyiur jurusan tehnik pertambangan Institut Teknologi Bandung (ITB) ini menyebut, dalam 100 hari pertama, kepala daerah—baik gubernur, bupati, maupun wali kota—seharusnya fokus pada langkah-langkah strategis dan simbolik. Hal ini penting untuk menunjukkan arah kebijakan dan komitmen dalam bekerja cepat serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Langkah awal yang dilakukan Bupati Mamasa yang banyak turun langsung ke masyarakat sudah tepat. Ini akan memperkuat dasar dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah,” ujarnya.
Namun demikian, Rocky menyoroti beberapa persoalan mendesak yang menurutnya seharusnya menjadi prioritas dalam 100 hari kerja, seperti masalah siltap (penghasilan tetap) aparat desa dan pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Rantepuang.
Menurut rocky paotonan, salah satu yang dapat menjadi Pilot Project perencanaan yang matang adalah TPA Rante Puang dan Mala’bo. Ia mengatakan bahwa penanganan jangka pendek dilakukan setiap hari ke hari, dan management jangka panjang adalah menerapkan perencanaan teknology pengolahan dan processing sampah yang memberi nilai ekonomis dan komersial.
“Siltap aparat desa yang sudah bertahun-tahun menjadi masalah seharusnya bisa diselesaikan dalam 100 hari. Kesejahteraan aparat desa perlu menjadi prioritas karena mereka berada di garis depan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Demikian juga dengan penanganan TPA di Rantepuang dan Mala’bo, seharunya 100 hari pertama sudah harus tuntas,” tegas Rocky.
Di sektor pendidikan, ia menilai masih terdapat persoalan klasik seperti kondisi gedung sekolah yang belum layak serta ketimpangan distribusi tenaga pendidik.
“Pemerataan tenaga guru dan pemetaan kondisi gedung sekolah mestinya sudah mulai diselesaikan dalam 100 hari kerja,” tambahnya.
Rocky juga menyarankan Pemerintah Daerah Mamasa untuk menyusun perencanaan pembangunan yang komprehensif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menurunkan angka kemiskinan ekstrem, serta mengatasi masalah stunting.
“Untuk menurunkan kemiskinan di Mamasa, Bupati perlu menyusun target pertumbuhan ekonomi yang jelas dan komprehensif dengan melibatkan seluruh OPD. Harus ada target pendapatan per kapita masyarakat yang ingin dicapai, dan semua program dari masing-masing OPD harus diarahkan untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.
“Dengan perencanaan yang matang, kemiskinan di Kabupaten Mamasa bisa secara perlahan diatasi,” pungkas Rocky.
(Ns-01)
